Trotoar untuk Siapa? Cerita Pejalan Kaki di Indonesia

Di tengah hiruk pikuk kota-kota Indonesia pada tahun 2025, trotoar seharusnya menjadi ruang paling sederhana dan paling manusiawi. Ia dirancang sebagai tempat aman bagi pejalan kaki, ruang pertemuan warga, sekaligus jalur yang menjamin hak dasar untuk bergerak. Namun realitas di lapangan kerap berkata lain. Bagi banyak orang, berjalan kaki di trotoar justru menjadi pengalaman penuh tantangan.

Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Medan, pembangunan trotoar sebenarnya mengalami kemajuan signifikan dalam satu dekade terakhir. Permukaan lebih rata, jalur pemandu bagi penyandang disabilitas mulai tersedia, dan estetika kota tampak lebih tertata. Sayangnya, perbaikan fisik ini belum sepenuhnya diiringi perubahan perilaku. Trotoar masih sering “direbut” oleh kendaraan bermotor, pedagang kaki lima, hingga parkir liar yang memaksa pejalan kaki turun ke badan jalan.

Bagi pekerja harian, pelajar, dan lansia, kondisi tersebut bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan persoalan keselamatan. Pada jam-jam sibuk, pejalan kaki harus berbagi ruang dengan sepeda motor yang melaju pelan di atas trotoar untuk menghindari macet. Situasi ini menciptakan ironi: ruang yang dibangun untuk melindungi justru menjadi area rawan kecelakaan. 

Masalah trotoar juga menyentuh kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Jalur pemandu yang terputus, tertutup lapak, atau berakhir di tiang dan pohon menjadi pemandangan umum. Kursi roda sering terhalang undakan atau kemiringan yang tidak ramah. Ini menunjukkan bahwa inklusivitas belum sepenuhnya menjadi prinsip utama dalam perencanaan dan pengawasan ruang publik.

Di sisi lain, trotoar juga menjadi ruang ekonomi bagi sebagian masyarakat. Pedagang kaki lima menggantungkan hidup di sana karena minimnya ruang usaha yang terjangkau. Konflik antara hak pejalan kaki dan kebutuhan ekonomi ini mencerminkan persoalan struktural yang lebih besar: tata kota yang belum mampu menyediakan ruang publik yang adil bagi semua. Penertiban tanpa solusi sering kali hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Pada 2025, kesadaran publik tentang pentingnya berjalan kaki sebenarnya meningkat. Isu kesehatan, lingkungan, dan kota berkelanjutan mendorong lebih banyak orang memilih berjalan kaki untuk jarak pendek. Kampanye kota ramah pejalan kaki dan transportasi publik mulai mendapat tempat di media sosial. Namun, kesadaran ini masih kerap berbenturan dengan budaya lama yang memprioritaskan kendaraan bermotor.

Trotoar pada akhirnya bukan sekadar jalur beton di pinggir jalan. Ia adalah cermin cara sebuah kota memperlakukan warganya. Selama pejalan kaki masih harus mengalah, menepi, dan waspada di ruang yang seharusnya aman, pertanyaan “trotoar untuk siapa?” akan terus relevan. Di tahun 2025, perjuangan pejalan kaki di Indonesia masih berlanjut—sebuah pengingat bahwa kota yang beradab dimulai dari langkah paling sederhana: berjalan dengan aman dan bermartabat.